Pemerintah desa di Kabupaten Bandung diminta untuk turut mendukung peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang kini tengah gencar dilakukan pemerintah daerah.
Hal itu diungkapkan Bupati Bandung Dadang Supriatna, di sela acara Sosialisasi Hasil Pengolahan Data Satuan Wilayah Pengembangan (SWP) Dalam Menentukan Typologi Pembangunan Desa Melalui Aplikasi Sistem Informasi Statistik Daerah (Simasda) di Sutan Raja, Soreang, Selasa 11 Oktober 2021.
“Ada tiga indikator yang harus kita tingkatkan, yang pertama adalah masalah pendidikan, kedua kesehatan, dan ketiga daya beli masyarakat. Saya optimis kalau ketiga indikator ini bergerak bersamaan, maka IPM Kabupaten Bandung akan meningkat secara drastis,” ungkap bupati.
Ia pun meminta Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bandung, untuk mengevaluasi ulang data yang berhubungan dengan ketiga indikator tersebut.
Dirinya pun menyebutkan program-program yang dilakukan pemerintah daerah, dalam upaya meningkatkan IPM.
“Pada sektor pendidikan, tahun ini Insya Allah kami akan mendirikan 17 sekolah. Karena masyarakat kita banyak yang ingin bersekolah tetapi terbatas oleh ketersediaan sarana dan prasarana yang belum mencukupi,” ujarnya.
Selain itu, ia berencana memberikan beasiswa untuk mahasiswa tidak mampu secara ekonomi, tetapi memiliki kompetensi lebih.
“Kemudian di bidang kesehatan, karena kesehatan merupakan hak dasar bagi masyarakat, pada pertengahan tahun 2022 nanti kita akan membangun 5 rumah sakit. Dengan harapan, tidak ada lagi kasus pasien tidak bisa tertangani dengan baik, karena akses ke rumah sakit yang jauh,” tutur bupati yang akrab disapa Kang DS itu.
Kang DS juga menyebutkan beberapa program lain, yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan dan daya beli masyarakat.
“Sesuai janji saya, saya akan memberikan bantuan kepada masyarakat sebesar 60 juta per RW, tanpa bunga. Itu sekaligus sebagai upaya meminimalisir peredaran bank emok, yang justru menyengsarakan masyarakat,” imbuhnya.
Pada kesempatan tersebut, Kang DS turut mengapresiasi sejumlah desa dan kelurahan yang masuk dalam kategori typologi mandiri di tahun 2021.
Desa yang menyandang predikat tersebut, dinilainya telah memiliki pelayanan publik yang optimal, serta penyelenggaraan pemerintahan yang baik.
“Saya memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada 83 desa dan 7 kelurahan, yang telah masuk ke dalam kategori mandiri. Data ini berdasarkan hasil perhitungan typology SWP yang sudah dilakukan Diskominfo melalui aplikasi Simasda. Artinya, desa dan kelurahan tersebut sudah memiliki pelayanan dasar yang baik, kondisi infrastruktur yang memadai, serta tersedianya akses transportasi yang layak,” jelas Kang DS.
Ia juga menuturkan keinginannya, untuk membuat dashboard yang memuat informasi lengkap dari masing-masing desa. Sehingga mempermudah masyarakat menggali informasi hingga daerah terpencil, tanpa harus datang ke lokasi.
“Saya minta aplikasi Simasda ini terus dikembangkan. Selain untuk pengolahan data, saya juga ingin aplikasi ini menjadi sarana komunikasi antara bupati dengan desa. Cukup diklik, kita akan dapat informasi mengenai semua data, termasuk misalnya data warga miskin, yang menyajikan lengkap hingga alamat RT RW nya,” imbuh Kang DS.
Sementara itu Kepala Dinas Kominkasi, Informatika dan Statistika (Diskominfo) Yudi Abdurrahman mengungkapkan, selain sebagai pengolahan data, aplikasi Simasda dapat memuat potensi-potensi yang ada di desa, sehingga dapat menjadi nilai tambah bagi desa tersebut.
Sementara itu untu Desa Wargaluyu masih kategori Desa Berkembang dan masih perlu evaluasi lagi pelayanan dasar, kondisi infrastruktur yang memadai, serta tersedianya akses transportasi yang layak.
Sumber : https://galajabar.pikiran-rakyat.com
Wina Tamiyanti
23 Februari 2024 00:20:50
Harus kapan dan jam berapa ngambil antrian buat bikin kehilangan/ cetak KTP-EL ...