Selamat Datang Di Sistem Informasi Desa Wargaluyu Kecamatan Arjasari | Pelayanan Kantor Desa Hari Senin s.d Jum'at Pukul 08.00 s.d 15.30 WIB | Datang Ke Kantor Desa Wargaluyu Kecamatan Arjasari, Pastikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) anda terdaftar di SID.

Artikel

Batas Wilayah yang Jelas Akan Meminimalisir Sengketa Lahan

18 November 2021 12:40:34  admin  136 Kali Dibaca  Berita Desa

Dadang Supriatna mengungkapkan, setiap desa atau kelurahan dapat menyepakati Batas Wilayah administrasi desa/kelurahan, di mana pelacakan mandiri sudah dilaksanakan masing-masing desa dan kelurahan pada bulan Juni hingga Oktober 2021.

“Penentuan batas wilayah desa maupun kelurahan tidak hanya menyangkut ruang, namun lebih dari itu, melalui batas yang jelas akan diketahui wilayah kerja administrasi dan kegiatan pembangunan, serta dapat meminimalisir terjadinya sengketa lahan. Untuk itu diperlukan pemetaan batas secara benar, sesuai aspek yuridis,” terang Dadang, saat kegiatan Penyusunan Kesepakatan Teknis Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Administrasi Desa/Kelurahan di Ciwidey Valley Resort & Hotel, Rancabali, Senin (1/11/2021).

Kegiatan yang digagas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bandung, bekerjasama dengan Badan Informasi Geospasial (BIG) itu, diikuti 260 desa dan 10 kelurahan di 30 kecamatan. Kegiatan tersebut berlangsung mulai tanggal 1 hingga 18 November 2021.

Menurutnya, penetapan batas wilayah harus segera dilaksanakan. Begitu pula dengan rekonsiliasi letter C nya. Hal itu diperlukan agar tidak ada lagi desa atau kelurahan yang berselisih tentang batas wilayah.

“Batas administrasi juga menentukan batas wilayah Kabupaten Bandung dengan kabupaten kota lainnya. Kalau sudah sesuai dengan aspek yuridis, akan menjadi salah satu persyaratan penting dalam kegiatan di desa, misalnya saat pemekaran wilayah. Di Kabupaten Bandung banyak desa dengan jumlah penduduk lebih dari 30.000 jiwa. Dan untuk pemekaran itu dibutuhkan data luas wilayah, jumlah penduduk dan heterogenitas masyarakat,” katanya.

Dia berharap agar Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa (PPBD) dapat menjalankan tugasnya dan mampu mengimplementasikan regulasi tersebut. Hal itu agar tercipta tertib administrasi pemerintahan, serta memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu desa, yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

“Penataan batas desa adalah unsur terpenting, dan merupakan langkah pertama dalam proses penataan ruang partisipatif di tingkat desa,” lanjutnya.

Batas desa yang jelas, akan memberikan dasar yang kuat bagi desa untuk melakukan perencanaan pembangunan. Khususnya yang berkaitan dengan penggunaan lahan yang membutuhkan keterangan keruangan yang rinci dan akurat.

“Dengan adanya penataan batas desa dan rekaman posisi desa secara lengkap dengan wilayahnya, maka selanjutnya dapat diintegrasikan ke dalam data base spasial atau keruangan di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi hingga nasional,” pungkasnya. 

Kirim Komentar


Nama
No. Hp
Isi Pesan
  CAPTCHA Image [ Ganti gambar ]
  Isikan kode di gambar
 


Peta Desa

Informasi COVID-19 Kabupaten Bandung

KLIK GAMBAR DIBAWAH INI ..... !!!

Aparatur Desa

Sinergi Program

Agenda

Belum ada agenda

Komentar Terbaru

Info Media Sosial

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:97
    Kemarin:309
    Total Pengunjung:15.105
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:103.17.183.5
    Browser:Tidak ditemukan

Arsip Artikel

30 Desember 2019 | 9.747 Kali
PERATURAN DESA TENTANG AMBULANCE/MOBIL PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT
04 Juni 2021 | 1.674 Kali
STOP MONEY POLITIC PILKADES 2021
01 Juli 2020 | 770 Kali
PUSKESOS SADEWA
26 Agustus 2016 | 603 Kali
Sejarah Desa
30 April 2014 | 576 Kali
RT RW
26 Agustus 2016 | 557 Kali
Wilayah Desa
30 April 2014 | 555 Kali
PKK